HAK MEREK (Perkara Kasus IKEA)

ETIKA PROFESI

(HAK MEREK)

(Perkara Kasus IKEA)

IKEA Belanda (Furniture) >< IKEA Surabaya (Cafe)

Pemeran

1.    Hakim Ketua (Ilham Setiawan)

2.    Hakim Anggota 1 (Tyas N. P)

3.    Hakim Anggota 2 (Salwa F)

4.    Panitera (Ameilia N Dewi)

IKEA Belanda (Pihak Penuntut)

1.    Jaksa Penuntut Umum (Dove)

2.    Owner (Dwiki)

3.    Skretaris (Intan)

4.    Saksi 1 (Stella)

5.    Saksi 2 (Richard)

IKEA Surabaya (Pihak Tertuntut)

1.    Penasehat Hukum (Arie P)

2.    Owner (Ghiefary)

3.    Co-Founder (Arief S)

4.    Saksi 1 (Fakhruroji)

5.    Saksi 2 (Ridwan)

Ø  Narasi

Pada tahun 2016, terjadi laporan sengeketa merek IKEA. Laporan ini dilakukan oleh pihak IKEA (Ingvar Kamprad Elmatayd Agunnaryd) yang berasa Hullenbergweg, Belanda yang menggugat pihak IKEA (Intan Khatulistiwa Esa Abadi) lokal yang berasal dari Surabaya, Indonesia.

     Pihak Belanda melakukan gugatan karena merasa dirugikan dengan pemakain nama merk IKEA oleh pihak lokal tanpa seijin mereka untuk membuka usaha dan meraup keuntungan dari nama IKEA yang sudah dikenal di masyarakat sebelumnya. Sementara pihak IKEA lokal sendiri memiliki alasan tersendiri mengapa mereka menggunakan nama IKEA.

     Pihak lokal mengganggap diri mereka tidak bersalah dikarenakan mereka menggunakan nama merek yang sama sekali tidak terdaftar dalam Daftar Umum Merek di Indonesia. Hal ini juga dapat terjadi karena pihak IKEA Belanda sendiri sempat vakum selama 3 tahun berturut-turut.

     Kasus ini sampai ke dalam persidangan, yang dimana pada saat persidangan sendiri kemenangan diraih oleh pihak lokal Surabaya yang berdasarkan pengetahuan hakim tersendiri.

Naskah Drama

………………………………………………………………………………………….

(Panitera persidangan membacakan aturan-aturan yang harus ditaati pada saat persidangan berlangsung)

Ameilia          : Assalamu’alaikum, wr,. Wb. Sidang dengan no. perkara 264K / Pdt. Sus / HKI / 2016 / Jakarta, 9 Ferbruari 2016. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang, kepada para hadirin dimohon untuk berdiri (Hakim ketua, angota 1, anggota 2 memasuki ruangan). Kepada hadirin dipersilahkan duduk kembali.

Ilham             : Assalamu’alaikum, wr,. Wb. Selamat pagi kepada hadirin semua. Sidang dengan no. perkara 264K / Pdt. Sus / HKI / 2016 / Jakarta, 9 Ferbruari 2016, dan sidang ini terbuka untuk umum. (Ketuk palu 3 kali)

Ameilia          : Penggugat atas nama perusahaan IKEA berasal dari Belanda dan tergugat atas nama usaha IKEA berasal dari Indonesia, Surabaya. Saya persilahkan perkenalkan diri secara ringkas di hadapan majelis hakim.

Dove              : Terima kasih saya ucapkan. Saya mewakili IKEA Belanda. Dimana perusahaan kami sudah berdiri sejak tahun 1943 di Belanda dan sudah memiliki 411 lokasi usaha di berbagai Negara. Disini kami melakukan gugatas atas penggunaan nama perusahaan kami oleh pihak lain untuk mendirikan usaha dan mendapatkan keuntungan. Terima Kasih.

Arie                 : Terima Kasih. Saya mewakili klien saya IKEA Surabaya. Usaha kami sudah berdiri sejak lama. Usaha kami sendiri bergerak dalam bentuk usaha café. Terima Kasih.

Ameilia          : Terima kasih kepada kedua pihak. Selanjutnya sidang dilanjutkan dan dipegang penuh oleh majelis hakim.

Ilham             : Baiklah. Saya ingin menanyakan kepada pihak IKEA Belanda. Apa benar nama anda Dwiki Ega Kusuma dan rekan anda bernama Intan Ammarita?

Dwiki              : Iya, benar yang mulia.

Ilham             : Saudari Intan bagaimana?

Intan              : Iya, benar yang mulia

Ilham             : Mulai tahun berapa perusahaan ini didirikan?

Dwiki              : Perusahaan ini didirikan sejak tahun 1943 yang mulia.

Ilham             : Kepada suadari Intan, sudah berapa lama anda bekerja dalam perusahaan ini?

Intan              : Kurang lebih saya sudah bekerja selama 15 tahun yang mulia.

Ilham             : Baiklah. Kemudian saya ingin menanyakan kepada  pihak IKEA Surabaya. Apa benar nama anda Ghiefary dan Arief Sangunata?

Ghiefary       : Iya, benar yang mulia.

Ilham             : Saudara Arief?

Arief               : Iya, benar yang mulia.

Ilham             : Sejak kapan saudara berdua mendirikan usaha ini?

Ghiefary       : Kurang lebih sejak 3 tahun yang lalu yang mulia.

Ilham             : Kepada saudara penggugat, apa yang membuat anda merasa dirugikan?

Dwiki              : Baik yang mulia, perusahaan kami merasa dirugikan karena adanya pihak lain yang menggunakan nama perusahaan kami dalam mendirikan usaha dan untuk menggapai keuntungan mereka tanpa seijin kami sebagai pengguna nama IKEA sejak lama.

Ilham             : Kepada saudara tergugat, apakah benar anda menggunakan nama perusahaan lain dalam membuka usaha anda?

Ghiefary       : Terima kasih yang mulia, begini, kami dalam mendirikan usaha kami pasti mengikuti kaidah dan aturan mendirikan usaha yang berlaku. Kami juga dalam mendirikan usaha kami pasti menghargai adanya perusahaan lain yang telah menggunakan nama tersebut. Tetapi ada yang perlu digaris bawahi, bahwa kami tidak menemukan adanya nama usaha IKEA yang lain yang terdaftar.

Ilham             : Bagaimana dengan hakim anggota, ada yang ingin ditanyakan?

Salwa            : Saya ingin menanyakan kepada saudari Intan, apakah benar anda sudah menjadi sekretaris selama 15 tahun terakhir

Intan              : Benar yang mulia

Salwa            : Apakah anda mengetahui benar mengenai kontrak kerja perusahaan anda di Indonesia?

Intan              : Benar yang mulia, kontrak kerja perusahaan kami di Indonesia masih ada 2 tahun lagi.

Salwa            : Saya rasa, dari saya sudah cukup.

Ilham             : Bagimana Hakim 2?

Tyas                : Saya ingin menanyakan kepada saudara Arief, sejak kapan usaha ini anda dirikan?

Arief               : Seperti yang dikatakan rekan saya tadi, kurang lebih 3 tahun yang mulia.

Tyas                : Apakah benar kalian berdua sudah mengikuti kaedah dan aturan yang ada dalam mendirikan usaha?

Arief               : Benar yang mulia, seperti yang tadi kami katakana, kami mengikuti aturan usaha yang ada, dan kami tidak ada niat sama sekali menggunakan dan memanfaatkan nama usaha pihak lain. Dan jika ada pihak yang mengaku memiliki nama dan ijin usaha tersebut, itu urusan mereka dengan pihak perijinan usaha di Indonesia.

Tyas                : Saya rasa dari saya cukup.

(Proses tanya jawab telah selesai, berikutnya sidang akan berlanjut ke tahap pembuktian dengan adanya saksi)

Ilham             : Baiklah karena proses tanya jawab sudah selesai. Kita masuk ke tahap pembuktian. Apakah saudara penggugat memiliki saksi?

Dwiki              : Ada yang mulia

Ameilia          : Saksi atas nama Stella Aprilly dan atas nama Jessy Richard dipersilahkan memasuki ruangan.

Ilham             : Untuk selanjutnya, pihak penggugat dan tergugat balik ke tempat duduk masing-masing dan meninggalkan saksi-saksi di tempatnya. Dan saksi harus di sumpah terlebih dahulu.

Stella dan Richard : Saya akan mengatakan hal yang saya tau dan hal yang sebenar benarnya di mata Agama dan di mata Hukum.

Salwa            : Saudara/i apakah kalian tahu kenapa anda diundang kesini?

Stella dan Richard : Ya, kami tahu yang mulia

Salwa            : Untuk saudari Stella, apakah benar anda mengenal saudara penggugat dan apa hubungan kalian?

Stella              : Terima kasih ibu hakim, benar saya mengenal saudara tersebut, dan saya merupakan teman satu universitas dan tamu undangan sewaktu peresmian kepemilikan IKEA kepada saudara dwiki.

Salwa            : Baiklah, kepada saudara Jessy, apakah anda mengenal penggugat dan apa hubungan anda dengan penggugat?

Richard         : Terima kasih yang mulia, benar saya mengenal saudara penggugat karena saudara penggugat merupakan saudara kandung saya.

Salwa            : Apakah anda tahu mengenai pekerjaan usaha saudara kandung anda di Indonesia?

Richard         : Saya hanya tau kalau saudara saya memiliki cabang perusahaan di Indonesia dan yang saya ketahui masih tetap ada di Indonesia dan dia maupun anggota kerja nya sering bepergian ke Indonesia untuk mengurus pekerjaan nya.

Salwa            : Saya kira cukup

Ameilia          : Baiklah, selanjutnya kepada saksi pihak tergugat atas nama Fakhruroji dan Ridwan dipersilahkan masuk ruangan

Ilham             : Baiklah, sama dengan sebelumnya, saksi harus di sumpah lebih dahulu.

Fakhruroji dan Ridwan

                        : Saya akan mengatakan hal yang saya tau dan hal yang sebenar benarnya di mata Agama dan di mata Hukum.

Tyas                : Apakah anda tau mengetahui knpa anda diundang kesini?

Fakhruruoji   : Iya saya tau bu hakim

Tyas                : Apa benar anda kenal dengan pihak tergugat? Dan apa hubungan anda dengan pihak tergugat?

Fakhruroji      : Iya, saya kenal dengan saudara tergugat karena saya memiliki hubungan kerja dengan saudara tergugat

Tyas                : Hubungan kerja yang seperti apa?

Fakhruroji      : Saya merupakan supplier untuk bahan-bahan makanan café saudara tergugat.

Tyas                : Apakah anda tau mengenai awal terbentuknya usaha café ini bagaimana?

Fakhruroji      : Yang saya tau adalah saudara tergugat mendirikan usaha 3 tahun lalu dan semenjak 2 tahun lalu saya sudah menjalin kerja sama dengan saudara tergugat.

Tyas                : Apakah anda tidak pernah mendengar nama IKEA sudah digunakan?

Ridwan         : Saya tidak tau menau mengenai hal itu, yang saya tau adalah saya bekerja sama dengan saudara tergugat dengan nama usaha mereka yaitu IKEA café.

Tyas                : Saya rasa cukup.

Ilham             : Baiklah. Selanjutnya saya ingin menanyakan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum, bagaimana tanggapan anda?

Dove              : Terima kasih yang mulia, disini saya ingin memperjelas perusahaan klien kami ini sudah berdiri semenjak 1943 dan memiliki ijin usaha juga di Indonesia dan masih memiliki sisa ijin 2 tahun lagi, jadi kurang masuk akal apabila mereka mengatakan bahwa IKEA tidak terdaftar dan mereka langsung menggunakan nama IKEA untuk usaha mereka dan meraup keuntungan

Ilham             : Bagaimana tanggapan dari Jaksa Penasehat Umum dari tergugat?

Arie                 : Baik yang mulia, saya merasa keberatan dengan pernyataan dari saudara penuntut umum, karena kami punya bukti-bukti bahwa usaha ini sudah mengikuti aturan-aturan yang ada. Dan semenjak usaha ini didirikan, tidak ada nama IKEA terdaftar dalam perijinan usaha.

(Tiba-tiba, jaksa penunut umum langsung memotong pembicaraan penasehat hokum dengan emosi tinggi)

Dove              : Tidak mungkin tidak terdaftar, kan saya sudah bilang kalau klien kami masih memiliki perijiinan 2 tahun lagi

Arie                 : Begini, untuk masalah perijinan, itu urusan anda dengan pihak perijinan usaha, kami dalam mendirikan usaha nya mengikuti aturan yang ada dan juga kami juga mempunyai bukti

Dove              : Tapi pasti anda sebagai penasehat umum, pasti mengetahui juga kalau kami sudah berdiri lama dan nama IKEA itu hak dari perusahaan klien kami

Arie                 : Iya memang benar saya tau, yang sekarang di permasalahkan adalah masalah perijinan klien anda. Bukan masalah anda sudah lama menggunkan nama tersebut atau tidak.

(Suasana antara Jaksa penunutut umum dan penasehat hukum semakin memuncak, kemudian Hakim Ketua mengetuk palu dan memerintahkan semua pihak untuk tertib)

Ilham             : (Ketuk palu) Kepada kedua pihak harap tenang, dan mengikuti sidang dengan aturan yang ada dan tertib. Saya persilahkan kepada pihak tergugat untuk melanjutkan.

Arie                 : Terima kasih yang mulia. Saya tetap bertahan dengan klien saya katakana tadi. Dimana kami telah mengikuti aturan aturan yang dalam mendirikan usaha ini.

Ilham             : Kemudian untuk pihak penggugat, apa benar bahwasanya perusahaan anda telah vakum dari Indonesia selama 3 tahun terakhir?

Dove              : Memang benar yang mulia. Tapi saya tekankan disini kami vakum dalam artian bukan berarti berhenti. Kenapa saya katakana seperti itu, dikarenakan kami masih mempunya sisa 2 tahun lagi untuk perijinan usaha di Indonesia

Ilham             : (Dengan nada tinggi mempertegas) Yang saya tanyakan kepada anda hanyalah, apa benar anda vakum selama 3 tahun terakhir?

Dove              : Benar yang mulia. Tapi begini, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek yang terdapat pada BAB V Pengalihat Hak Atas Merek Terdaftar. Disitu semua sudah jelas bagaimana bisa merek dapat dipakai oleh pihak lain. Dan dari salah satu syarat yang terdapat pada pasal tersebut, kami tidak melakukan apa-apa. Baik itu mewariskan, wasiat, hibah, perjanjian, ataupun yang lainnya. Saya pikir sekian yang mulia.

Ilham             : Bagaimana dengan pihak tergugat, apa ada tanggapan?

Arie                 : Ada yang mulia. Buat apa kita jauh-jauh melihat ke pasal 40 kalau kami menjalankan semua aturan yang ada pada undang-undang yang sama dengan pihak penggugat. Dapat dilihat pada BAB III pasal 13, yang dimana pasal 13 tersebut merupakan tahap akhir atau acuan dari pasal 8 sampai 12 dalam melakukan perijinan usaha, semuanya sudah kami lakukan sesuai dengan pasal tersebut dan perlu di garis bawahi, kami telah diakui Direktorat Jenderal.

Ilham             : Baiklah, sesuai dengan keterangan, kejelasan, kesaksian, dan fakta yang ada. Maka saya hakim ketua beserta hakim anggota mengatakan bahwa pihak tergugat memenangkan peradilan dan tetap dapat menggunakan nama IKEA, hal ini juga berdasarkan terhadap bukti kuat bahwa pihak IKEA Belanda telah vakum selama 3 tahun dari Indonesia dan tidak terdaftar dalam Daftar Umum Merek di Indonesia. Sekian persidangan hari ini. Sidang ditutup. (Ketuk palu 3 kali).

………………………………………………………………………………………….

Sumber Berita : Detik.com (detiknews)

https://news.detik.com/berita/d-3418807/sengketa-merek-ikea-vs-ikea-lokal-jadi-landmark-decisions-ma-2016

PT ASTRA HONDA MOTOR

PT Astra Honda Motor (AHM) merupakan pelopor industri sepeda motor di Indonesia. Didirikan pada 11 Juni 1971 dengan nama awal PT Federal Motor, yang sahamnya secara mayoritas dimiliki oleh PT Astra International. Saat itu, PT Federal Motor hanya merakit, sedangkan komponennya diimpor dari Jepang dalam bentuk CKD (completely knock down).

Tipe sepeda motor yang pertama kali di produksi Honda adalah tipe bisnis, S 90 Z bermesin 4 tak dengan kapasitas 90cc. Jumlah produksi pada tahun pertama selama satu tahun hanya 1500 unit, namun melonjak menjadi sekitar 30 ribu pada tahun dan terus berkembang hingga saat ini. Sepeda motor terus berkembang dan menjadi salah satu moda transportasi andalan di Indonesia.

Kebijakan pemerintah dalam hal lokalisasi komponenotomotif mendorong PT Federal Motor memproduksi berbagai komponen sepeda motor Hondatahun 2001 di dalam negeri melalui beberapa anak perusahaan, diantaranya PT Honda Federal (1974) yang memproduksi komponen-komponen dasarsepeda motor Honda seperti rangka, roda, knalpot dan sebagainya, PT Showa Manufacturing Indonesia (1979) yang khusus memproduksi peredam kejut, PT Honda Astra Engine Manufacturing (1984) yang memproduksi mesin sepeda motor serta PT Federal Izumi Mfg.(1990) yang khusus memproduksi piston.

Seiring dengan perkembangan kondisi ekonomi serta tumbuhnya pasar sepeda motor terjadi perubahan komposisi kepemilikan saham di pabrikan sepeda motor Honda ini. Pada tahun 2000 PT Federal Motor dan beberapa anak perusahaan di merger menjadi satu dengan nama PT Astra Honda Motor, yang komposisi kepemilikan sahamnya menjadi 50% milik PT Astra International Tbk dan 50% milik Honda Motor Co. Japan.

Saat ini PT Astra Honda Motor memiliki 3 fasilitas pabrik perakitan, pabrik pertama berlokasi Sunter, Jakarta Utara yang juga berfungsi sebagai kantor pusat. Pabrik ke dua berlokasi di Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, serta pabrik ke 3 yang sekaligus pabrik paling mutakhir berlokasi di kawasan MM 2100 Cikarang Barat, Bekasi. Pabrik ke 3 ini merupakan fasilitas pabrik perakitan terbaru yang mulai beroperasi sejak tahun 2005.

Dengan keseluruhan fasilitas ini PT Astra Honda Motor saat ini memiliki kapasitas produksi 4.3 juta unit sepeda motor per-tahunnya, untuk permintaan pasar sepeda motor di Indonesia yang terus meningkat. Salah satu puncak prestasi yang berhasil diraih PT Astra Honda Motor adalah pencapaian produksi ke 20 juta pada tahun 2007. Prestasi ini merupakan prestasi pertama yang yang berhasil diraih oleh industri sepeda motor di Indonesia bahkan untuk tingkat ASEAN. Secara dunia pencapaian produksi sepeda motor Honda 20 juta unit adalah yang ke tiga, setelah pabrik sepeda motor Honda di Cina dan India.

Guna menunjang kebutuhan serta kepuasan pelannggan sepeda motor Honda, saat PT Astra Honda Motor di dukung oleh 1.600 showroom dealer penjualan yang diberi kode H1, 3.800 layanan service atau bengkel AHASS (Astra Honda Authorized Service Station) dengan kode H2, serta 6.500 gerai suku cadang atau H, yang siap melayani jutaan penggunaan sepeda motor Honda di seluruh Indonesia.

Industri sepeda motor saat ini merupakan suatu industri yang besar di Indonesia. Karyawan PT Astra Honda Motor saja saat ini berjumlah sekitar 15.000 orang, ditambah 130 vendor dan supplier serta ribuan jaringan lainnya, yang kesemuanya ini memberikan dampak ekonomi berantai yang luar biasa. Keseluruhan rantai ekonomi tersebut diperkirakan dapat memberika kesempatan kerja kepada sekitar 500 ribu orang. PT Astra Honda Motor akan terus berkarya menghasilkan sarana transportasi roda 2 yang menyenangkan, aman dan ekonomis sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat Indonesia.

Nama Perusahaan : PT Astra Honda Motor

Status Perusahaan : Perseroan Terbatas

Status Investasi : PMA (Penanaman Modal Asing)

Alamat : Kantor Pusat & Plant 1 (Sunter), Jl. Laksda Yos Sudarso - Sunter I. Jakarta 14350

Referensi Standar :

• JIS (Japan Industrial Standard)

• SII (Standar Industri Indonesia)

• SNI (Standar Nasional Indonesia)

• HES (Honda Engineering Standard)

• ISO 9001

• ISO 14001

• ISO 17025

• OHSAS 18001

Sumber :

http://www.astra-honda.com/corporate-profile/

http://rekayasa-komputer.blogspot.co.id/2015/05/sejarah-visi-misi-dan-profil-pt-astra.html

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD. SAP dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), yaitu SAP yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. Selain itu, SAP juga dilengkapi dengan Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan.

PSAP dapat dilengkapi dengan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) atau Buletin Teknis SAP. IPSAP dan Buletin Teknis SAP disusun dan diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dan diberitahukan kepada Pemerintah dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Rancangan IPSAP disampaikan kepada BPK paling lambat empat belas hari kerja sebelum IPSAP diterbitkan. IPSAP dimaksudkan untuk menjelaskan lebih lanjut topik tertentu guna menghindari salah tafsir pengguna PSAP. Sedangkan Buletin Teknis SAP dimaksudkan untuk mengatasi masalah teknis akuntansi dengan menjelaskan secara teknis penerapan PSAP atau IPSAP.

Gagasan perlunya standar akuntansi pemerintahan sebenarnya sudah lama ada, namun baru pada sebatas wacana. Seiring dengan berkembangnya akuntansi di sector komersil yang dipelopori dengan dikeluarkannya Standar Akuntansi Keuangan oleh IAI (1994), kebutuhan standar akuntansi pemerintahan kembali menguat. Oleh karena itu Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN), Departemen Keuangan mulai mengembangkan standar akuntansi.

Bergulirnya era reformasi memberikan sinyal yang kuat akan adanya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Salah satunya adalah PP 105/2000 yang secara eksplisit menyebutkan perlunya standar akuntansi pemerintahan dalam pertanggungjawaban keuangan daerah. Tahun 2002 Menteri Keuangan membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah Pusat dan Daerah yang bertugas menyusun konsep standar akuntansi pemerintah pusat dan daerah yang tertuang dalam KMK 308/KMK.012/2002.

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengamanatkan bahwa laporan pertanggungjawaban APBN/APBD harus disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi Pemerintahan, dan standar tersebut disusun oleh suatu komite standar yang independen dan ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara kembali mengamanatkan penyusunan laporan pertanggungjawaban pemerintah pusat dan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, bahkan mengamanatkan pembentukan komite yang bertugas menyusun standar akuntansi pemerintahan dengan keputusan presiden. Dalam penyusunan standar harus melalui langkah-langkah tertentu termasuk dengar pendapat (hearing), dan meminta pertimbangan mengenai substansi kepada BPK sebelum ditetapkan dalam peraturan pemerintah.

Proses Penyusunan SAP

Proses penyusunan (Due Process) yang digunakan ini adalah proses yang berlaku umum secara internasional dengan penyesuaian terhadap kondisi yang ada di Indonesia. Penyesuaian dilakukan antara lain karena pertimbangan kebutuhan yang mendesak dan kemampuan pengguna untuk memahami dan melaksanakan standar yang ditetapkan.

Tahap-tahap penyiapan SAP adalah sebagai berikut:

a.    Identifikasi Topik untuk Dikembangkan Menjadi Standar

b.    Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) di dalam KSAP

c.    Riset Terbatas oleh Kelompok Kerja

d.   Penulisan draf SAP oleh Kelompok Kerja

e.    Pembahasan Draf oleh Komite Kerja

f.     Pengambilan Keputusan Draf untuk Dipublikasikan

g.    Peluncuran Draf Publikasian SAP (Exposure Draft)

h.    Dengar Pendapat Terbatas (Limited Hearing) dan Dengar Pendapat Publik (Public Hearings)

i.      Pembahasan Tanggapan dan Masukan Terhadap Draf Publikasian

j.      Finalisasi Standar

Penetapan SAP

Sebelum dan setelah dilakukan publik hearing, Standar dibahas bersama dengan Tim Penelaah Standar Akuntansi Pemerintahan BPK. Setelah dilakukan pembahasan berdasarkan masukan-masukan KSAP melakukan finalisasi standar kemudian KSAP meminta pertimbangan kepada BPK melalui Menteri Keuangan. Namun draf SAP ini belum diterima oleh BPK karena komite belum ditetapkan dengan Keppres. Suhubungan dengan hal tersebut, melalui Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 dibentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. Komite ini segera bekerja untuk menyempurnakan kembali draf SAP yang pernah diajukan kepada BPK agar pada awal tahun 2005 dapat segera ditetapkan.

SAP yang Berlaku di Indonesia

1. Pada tanggal 13 Juni 2005 Presiden menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

2. Pada tahun 2010 diterbitkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, sehingga sejak saat itu PP No. 24 Tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku lagi. PP No. 71 Tahun 2010 mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan berbasis akrual.

Sumber :

www.ksap.org/sap/standar-akuntansi-pemerintahan/

http://anggunfreeze.blogspot.co.id/2012/11/standar-akuntansi-pemerintahan.html

STANDAR INDUSTRI INDONESIA (SII)

STANDAR INDUSTRI INDONESIA (SII) adalah standar mutu produk hasil industri yang diterapkan atas dasar surat keputusan Mentri Perindustrian No. 210 tahun 1979 tentang penetapankembali standarisasi Industri dan surat keputusan Mentri No. 130 tahun 198 tentang pentujuk pelaksanaan tanda-tanda SII.

SII disusun oleh pusat standarisasi industri dibawah koordinasi badan penelitian dan pengembangan industri, departemen perindustrian dan ditetapkan atas dasar konsensus nasional dalam rapat konsensus nasional. Rapat konsensus nasional biasanya diadakan dua kali dalam setahun dan dihadiri oleh  wakil- wakil dan kalangan produsen, konsumen, ilmuan, perguruan tinggi dan instansi pemerintah terkait.

Dipandang dari segi penerapannya ada dua jenis SII yaitu SII wajib dan SII sukarela. Standar Industri Indonesia (SII) wajib adalah standar mutu produk yang wajib diikuti oleh produsen untuk beberapa jenis produk tertentu yang menyangkut keamanan keselamatan orang banyak, misalkan semen, besi beton, kabel, lampu pelat baja. Sedangkan SII sukarela adalah standar mutu produk yang dianjurkan, namun tidak diwajibkan. Misalkan makanan, minuman dan produk tekstil.

Manfaat penerapan Standar Industri Indonesia (SII), penerapan Standar Industri Indonesia (SII) bagi produk industri indonesia meskipun memerlukan tambahan biaya mendatangkan banyak manfaat baik produsen, konsumen, maupun pemerintah.

Manfaat  Standar Industri Indonesia (SII) bagi Produsen :

-      Perencenaan dan pengembangan produk lebih mudah, terarah dan efektif

-      Karena bahan baku juga standar dan proses produksinya

-      Lebuh efesien karena pengawasan mutu lebih mudah

-      Mutu produk lebih terjamin dan terpercaya sehingga lebuh mudah memasarkan di dalam negeri maupun diluar negeri

Manfaat SII bagi konsumen :

-      Konsumen mengetahui dengan pasti produk yang akan dibeli

-      Mempermudah konsumen memilih produk yang dibutuhkan sesuai dengan mutu diinginkan dan dibelinya

-      Keamanan dan keselamatan pemkaian produk lebuh terjamin

Manfaat Standar Industri Indonesia (SII) bagi pemerintah :

-      Mempermudah pengawasan atas prouk-produk yang dihasilkan oleh berbagai jenis industri, perlindungan terhadapt masyarakat lebih terjamin

-      Usaha pembinaan industri ke kondisi usaha yang lebih sehat mudah dilaksanakan karena dengan penerapan standar, efesiensi prodksi meningkat dan lebih memungkinkan perkembangan usaha

-      Mendorong peningkatan ekspor hasil industri

Sumber :

http://arti-definisi-pengertian.info/pengertian-standar-industri-indonesia/

regulasi.kemenperin.go.id/site/download_peraturan/571